Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bakal menggodok rencana subsidi penyambungan listrik bagi rumah tangga tak mampu. Bantuan akan diusulkan pemerintah dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan. “Sekarang kami akan usulkan subsidi untuk penyambungan listrik.

Nanti diatur lagi dalam regulasinya. Di UndangUndang APBN juga harus clear,” ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi, Hendra Iswahyudi, kepada Tempo, kemarin. Hendra mengatakan selama ini negara hanya membayar subsidi selisih penggunaan listrik antara biaya pokok produksi PLN dan harga yang ditetapkan pemerintah.

Penerima subsidi adalah pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) dan sebagian pelanggan 900 VA. Totalnya sekitar 28 juta pelanggan. Menurut Menteri Energi Ignasius Jonan, anggaran saat ini tak sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke Gunung Kidul, Yogyakarta, masih ada rumah warga yang tak dialiri listrik. Alasannya, mereka tak memiliki cukup uang untuk mendaftar sebagai pelanggan PT PLN (Persero).“Padahal di depan rumahnya ada sambungan listrik, ada tiangnya, tapi tak tersambung listrik,” kata Jonan.

baca juga : http://frontrangescribbles.com/kebutuhan-akan-genset-makin-meningkat/

Dia menghitung besaran subsidi penyambungan listrik tak banyak memakan biaya. Sebab, ongkos penyambungannya hanya mencapai Rp 2 juta per rumah. Jika ada 1 juta rumah tangga yang belum berlistrik, anggaran yang dibu tuhkan hanya Rp 1 triliun.

Angka ini dianggap tak signifikan bila dibanding usul subsidi listrik tahun depan yang berkisar Rp 53,9-58,9 triliun. Hendra mengungkapkan, ongkos penyambungan sebenarnya bisa disesuaikan, bergantung pada ketersediaan anggaran.

Pemerintah hanya perlu menetapkan standar fasilitas yang disediakan. “Misalnya, subsidi untuk beberapa titik lampu saja. Jadi bisa ditekan supaya lebih murah,” kata dia. Saat ini, kata Hendra, masih ada sekitar 2 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik.

Jika usul subsidi disepakati, dalam waktu dua hingga tiga tahun, rasio elektrifikasi bisa mencapai 100 persen.

Sekarang pemenuhan listrik baru mencapai 97 persen masyarakat di Tanah Air. Anggota Komisi Energi DPR, Mercy Chriesty Barends, mendukung usul pemerintah. Pasalnya, di daerah Indonesia timur masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.

Lantaran daya beli yang lemah, mereka terpaksa melalui malam tanpa lampu penerangan. “Ini akan menjadi perhatian kita bersama. Kami akan mendukung usul pemerintah,” ujar dia. Selain dari dana pemerintah, upaya melistriki warga tak mampu juga dilakukan perusahaan pelat merah.

Pertengahan Juli lalu, sejumlah perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura II (Persero), PT Taspen (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Airnav Indonesia, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), patungan membiayai penyambungan listrik masyarakat miskin di Jawa Barat dan Banten.

Program ini akan menjangkau 2.959 keluarga miskin. “Saya terus mendorong sinergi seperti ini terus berlanjut di wilayah-wilayah lain dan semakin banyak BUMN yang terlibat,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam keterangannya, pertengahan Juli lalu.